Belajar Sampai ke Cina, Lalu Pulang ke Mana?

Sobat UKMI, ada satu kalimat yang sejak kecil barangkali pernah kita dengar: “Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina.” Hadis ini ternyata tidak sesederhana itu. Statusnya diperselisihkan dan banyak ulama hadis menilainya lemah. Tetapi entah bagaimana, kalimat itu bertahan dalam ingatan kolektif kita. Dan semakin kupikirkan, semakin menarik bahwa negeri yang disebut dalam kalimat itu justru Cina. Kenapa ya?

Di banyak dracin kolosal yang kutonton, salah satu lapisan masyarakat yang mungkin muncul sebagai tokoh adalah pemuda terpelajar atau sarjana. Keluarga kaya maupun biasa saja — cenderung kekurangan pun, kalau mereka merasa anaknya berbakat dan potensial pasti akan diakademikan bagaimanapun cara dan duitnya. Mereka belajar di akademi sejak kecil sampai akhirnya bisa ikut ujian dan ujiannya bertingkat dari Kabupaten, Provinsi sampai Pusat (Istana). Yang lolos sampai menjadi 进士 (Jinshi — sarjana yang dipersembahkan) adalah satu orang yang berhasil melaksanakan ujian di depan kaisar dengan soal buatan kaisar serta berhasil mengalahkan perwakilan terbaik tiap provinsi atau bisa dibilang ranking satu secara nasional.

Di zaman itu, mereka yang berhasil dapet gelar Jinshi, 舉人 — Juren (Terbaik Provinsi), dan 秀才/生員 — Xiucai/Shengyuan (Terbaik Kabupaten) bisa punya banyak hak istimewa misalnya: bisa ditunjuk jadi pejabat birokrasi pemerintah, punya tiket masuk ibukota, bisa bebas dari pajak dan kerja rodi sekaligus punya keuntungan hukum tersendiri. Makanya orang-orang tua jaman itu kalau udah yakin anaknya berbakat dan potensial banget nih, pasti bakal mengelu-elukan karena tahu kejayaan mereka ada di depan mata.

Sistem ujiannya bernama Keju (科举), secara harfiah berarti sistem pemilihan orang berbakat berdasarkan kategori ilmu. Sistem ujian kekaisaran ini termasuk sistem ujian birokrasi terlama dalam sejarah — 1300 tahun sejak Dinasti Sui (605 M) dan berakhir tahun 1905 di Dinasti Qing. Lucunya atau mungkin ironisnya, tekanan “sistem ujian” ini masih kerasa sampai sekarang di Gaokao atau semacam SNBT. Bahkan buku dan kertas belajar anak kelas 12 disana kalau ditumpuk bisa sampai setinggi tubuh mereka bahkan lebih.

Mungkin sejarah pendidikan di Cina tidak sesempurna itu. Sistem ujiannya sendiri pernah menghasilkan tekanan, kompetisi, dan ketimpangan. Tetapi ada satu hal yang menarik: selama berabad-abad, pengetahuan telah diberi hubungan yang jelas dengan status sosial dan pemerintahan. Orang belajar karena ilmu punya konsekuensi sosial yang nyata. Dan jejak itu terasa sampai sekarang.

Keju memang sudah lama dihapus, tetapi logika kompetisi pendidikan belum hilang. Gaokao menjadi salah satu mekanisme utama seleksi pendidikan tinggi dan mobilitas sosial di China. Literatur akademik bahkan secara eksplisit membahas kesinambungan fungsi keju dan gaokao sebagai mekanisme mobilitas sosial.

Baru-baru ini dilaporkan bahwa sejumlah billboard dan layar publik di China menampilkan ilmuwan beserta pencapaian mereka seperti Qian Xuesen (Pelopor dan bapak program dirgantara serta rudal China), Tu Youyou (Peraih Nobel yang menemukan pengobatan malaria berbasis artemisinin), Yuan Longping (Ilmuwan agrikultur yang mengembangkan padi hibrida pertama), sebagai bagian dari kampanye untuk menempatkan ilmuwan sebagai figur teladan publik.

Ini nggak serta merta jadiin Cina sebagai negara dengan masyarakat yang ilmiah. Bahkan bisa jadi ini propaganda negara dengan kepentingan politik soal siapa yang pantas dijadikan teladan, tapi disini negara sedang membantu menentukan siapa yang layak dipandang sebagai orang besar dan layak mereka kenal. Lalu siapa yang kita jadikan orang besar?

Ruang publik adalah salah satu tempat sebuah masyarakat mengajarkan anak-anaknya tentang siapa yang pantas dikagumi. Kalau seorang anak Indonesia berjalan di jalan raya, wajah siapa yang paling sering ia lihat? Artis-artis di papan iklan besar, siswa-siswa berprestasi di iklan sekolah atau baliho foto pejabat megucapkan selamat? Pengalaman visual masyarakat Indonesia memang sering dipenuhi wajah pejabat, calon pejabat, tokoh politik, ucapan selamat, peresmian, dan sebagainya. Nggak ada yang salah dengan keberadaan mereka di ruang publik. Tetapi, jika ruang publik juga merupakan ruang tempat kita memperkenalkan teladan kepada generasi berikutnya, menarik untuk bertanya: seberapa sering anak-anak kita melihat wajah orang yang membuat mereka ingin belajar?

Lalu kemarin, aku membaca satu kalimat yang membuat pertanyaan itu terasa semakin dekat. Pada 18 September 2026, Presiden Prabowo dalam acara HUT ke-28 PAN mengatakan: “Terserah pakar-pakar yang anggap dirinya pakar, saking pintarnya jadi goblok!” Konteksnya sih ia sedang merespons kritik dari sejumlah pihak yang disebutnya sebagai pakar, dan setelah itu menekankan pentingnya intellectual honesty bagi cendekiawan. Tetapi sebagai orang yang sedang memikirkan hubungan antara masyarakat dan ilmu, kalimat itu bikin mak deg.

Sehari setelah pernyataan itu, ia berdiri di hadapan lembaga pendidikan yang telah berusia satu abad. Pada 19 September 2026, Presiden Prabowo menghadiri peringatan 100 tahun Gontor di Ponorogo. Dalam agenda tersebut, KH Hasan Abdullah Sahal menyampaikan tentang kiprah para alumni Gontor dan pilihan pendidikan sebagai bentuk pengabdian kepada bangsa.

Mungkin ini pengingat yang baik bahwa negara membutuhkan pendidikan. Tetapi pendidikan juga dibutuhkan untuk mengingatkan negara ketika ia mulai keliru. Sebab, kalau tugas pendidikan hanya mengajarkan kita untuk patuh, lalu apa yang membedakannya dari indoktrinasi?

Sepertinya kita tidak bisa buru-buru menyimpulkan bahwa persoalan Indonesia adalah kita tidak menghargai ilmu. Rasanya terlalu sederhana jika sebuah bangsa dengan sejarah pendidikan yang panjang disebut tidak memiliki budaya belajar. Indonesia punya pesantren, dengan tradisi ngaji, sorogan, bandongan, hafalan, diskusi, dan bahtsul masail. Kita punya Ki Hadjar Dewantara dan Taman Siswa. Kita punya Muhammadiyah.

Kita punya begitu banyak bentuk pendidikan yang tumbuh dari masyarakat, jauh sebelum pendidikan hanya dibicarakan sebagai urusan negara. Jadi mungkin pertanyaannya bukan apakah Indonesia memiliki tradisi ilmu. Kita jelas memilikinya. Pertanyaannya justru: apa yang terjadi pada tradisi itu ketika berhadapan dengan kehidupan kita hari ini? Apakah kita masih membangun masyarakat yang menghargai orang yang belajar, berpikir, meneliti, dan kemudian berani menyampaikan apa yang ditemukannya?

Bangsa tidak hanya membangun budaya belajar dengan menyuruh anak belajar. Bangsa membangunnya dengan menentukan siapa yang diberi penghormatan, siapa yang didengarkan, dan untuk apa pengetahuan digunakan. Kalau ilmu tidak menghasilkan prestise, tidak diberi ruang dalam pengambilan keputusan, dan orang-orang yang menguasainya justru dianggap mengganggu ketika berbeda dengan penguasa, mengapa kita berharap generasi muda mencintai ilmu?

Mungkin karena itu aku akhirnya memahami kalimat “Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina” dengan cara yang berbeda. Bukan soal seberapa jauh seseorang harus pergi untuk menemukan ilmu. Mungkin yang lebih penting adalah memastikan bahwa ketika ia kembali, masyarakatnya masih memiliki tempat untuk ilmu yang ia bawa pulang. Sebab percuma menyuruh anak-anak kita belajar sampai ke negeri yang jauh, kalau ketika mereka pulang kita tidak mau mendengarkan apa yang mereka pelajari.

Referensi

Yuan, J., Zhang, A. The imperial examination and the college entrance examination from the perspective of affirmative action: assistance to disadvantaged examinees in China. Humanit Soc Sci Commun 12, 1053 (2025). https://doi.org/10.1057/s41599-025-05366-x